JAKARTA – Sampai saat ini, tidak banyak yang tahu dimana keberadaan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, setelah tiba-tiba menghilang sehingga batal melangsungkan pelantikan dan serah terima beberapa perwira Mabes Polri. Menghilangnya BHD juga membuat para perwira yang rencananya dilantik, bingung.
Batalnya acara tadi pagi dikarenakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendadak memanggil Kapolri, sebagaimana disampaikan oleh wakil kepala divisi humas Mabes Polri, Kombes I Ketut Untung Yoga Ana. “Terkait penundaan sertijab tadi pagi, pak Kapolri berhalangan karena ada kegiatan rapat dengan bapak Presiden," katanya, tadi siang.
Jurubicara kepresidenan, Julian Pasha, sementara itu, membantah keras. “Saya pastikan bahwa (pertemuan) itu tidak benar, baik di Cikeas ataupun di Istana. Ini harus digarisbawahi,” Julian menegaskan kepada Waspada Online, malam ini.
Dengan nada keras, Julian meminta wartawan harus dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan. “Coba tolong sebutkan darimana informasi Presiden memanggil Kapolri, kalau memang ada sumbernya,” staf ahli kepresidenan bidang dalam negeri itu mempertanyakan.
Yang menarik, bantahan serupa bahwa Kapolri tidak menemui Presiden datang dari internal Mabes Polri sendiri, meski Divisi Humas Polri telah membenarkan pertemuan itu.
Menurut penasehat ahli Kapolri, Kastorius Sinaga, Kapolri mendadak menghilang karena sakit. “Kapolri sakit dan tidak enak badan karena kelelahan. Maka tadi pagi tiba-tiba tidak bisa melantik para perwira itu,” katanya.
Ditanya apakah Kapolri mengalami serangan jantung atau stroke, Kastorius tidak rinci menjawab. “Ngga ada, cuman tiba-tiba sakit aja, ngga enak badan. Kamu juga kan bisa tiba-tiba sakit. Dia (Kapolri) karena kelelahan aja,” kata Kastorius menjelaskan keberadaan Kapolri kepada Waspada Online, malam ini.
Sedangkan seorang mantan Kapolri mengaku bahwa BHD sedang mengalami gangguan kesehatan karena stres. Karena itu, BHD tidak cukup sehat untuk menjadi inspektur acara dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan tadi pagi.
“Kapolri kita sedang stres dan itu wajar saja. Dia stres karena persoalan rekaman (Ade Raharja-Ary Muladi, red) itu yang selama ini disorot tajam. Jadi ya, karena itu dia memang perlu waktu untuk istirahat,” kepada Waspada Online, purnawirawan jenderal bintang empat yang minta namanya dirahasiakan, menjelaskan.
Mantan Kapolri itu mengaku sudah berbicara dengan pihak Kapolri. Sehingga bisa memastikan bahwa BHD saat ini sedang kurang baik. "Saya sudah bicara dan memang dia perlu waktu saja. Perlu istirahat," katanya.
Pandangan berbeda dilontarkan ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta Pane, yang menilai ada keanehan yang menyebabkan Kapolri dipanggil oleh Presiden karena tidak setujunya Istana dengan mutasi para perwira Polri yang direncanakan itu.
“Bisa jadi Istana mendesak agar BHD merevisi kembali mutasi dan pelantikan para perwira Polri itu, karena banyak hal yang tidak sesuai,” kata Neta, malam ini. Salah satu contoh keanehan yang ada pada pelantikan ini, menurutnya, adalah 5 orang Brigjen yang sudah mau pensiun, namun dinaikkan jabatannya menjadi Irjen.
“Apa ini tidak mengundang kecurigaan? Jadi karena Kapolri tetap keukeuh untuk melangsungkan pelatikan itu, maka SBY langsung turun tangan untuk mambatalkan serah terima jabatan para perwira itu,” ungkap Neta kepada Waspada Online.
Menurut rencana, dan berdasarkan Keputusan Kapolri nomor : KEP/479/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010, ada 556 perwira tinggi dan menengah yang dimutasi. Dari jumlah itu ada 5 pejabat Mabes Polri dan 9 Kapolda yang diganti.
Berikut nama-nama pejabat Mabes Polri yang diganti:
1. Deputi Operasi Kapolri dari Irjen S Wenas kepada Irjen Soenarko
2. Kadivhumas Polri dari Irjen Edward Aritonang kepada Brigjen Iskandar Hasan
3. Kadivbinkum dari Irjen Badrodin Haiti kepada Brigjen Muji Waluyo
4. Kadivtelematika dari Irjen Yudi Sus Hariyanto kepada Brigjen Robert Aritonang
5. Delog Mabes Polri dari Irjen Joko Sardono kepada Irjen Uid Sus Hariyanto.
Kepala divisi humas Mabes Polri, Irjen Edward Aritonang, mengkonfirmasi bahwa acara pelantikan dan serah terima jabatan ini akan dilangsungkan Senin (16/8) mendatang.
Editor: AVIAN TUMENGKOL (dat02/wol/dtc)
Batalnya acara tadi pagi dikarenakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendadak memanggil Kapolri, sebagaimana disampaikan oleh wakil kepala divisi humas Mabes Polri, Kombes I Ketut Untung Yoga Ana. “Terkait penundaan sertijab tadi pagi, pak Kapolri berhalangan karena ada kegiatan rapat dengan bapak Presiden," katanya, tadi siang.
Jurubicara kepresidenan, Julian Pasha, sementara itu, membantah keras. “Saya pastikan bahwa (pertemuan) itu tidak benar, baik di Cikeas ataupun di Istana. Ini harus digarisbawahi,” Julian menegaskan kepada Waspada Online, malam ini.
Dengan nada keras, Julian meminta wartawan harus dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan. “Coba tolong sebutkan darimana informasi Presiden memanggil Kapolri, kalau memang ada sumbernya,” staf ahli kepresidenan bidang dalam negeri itu mempertanyakan.
Yang menarik, bantahan serupa bahwa Kapolri tidak menemui Presiden datang dari internal Mabes Polri sendiri, meski Divisi Humas Polri telah membenarkan pertemuan itu.
Menurut penasehat ahli Kapolri, Kastorius Sinaga, Kapolri mendadak menghilang karena sakit. “Kapolri sakit dan tidak enak badan karena kelelahan. Maka tadi pagi tiba-tiba tidak bisa melantik para perwira itu,” katanya.
Ditanya apakah Kapolri mengalami serangan jantung atau stroke, Kastorius tidak rinci menjawab. “Ngga ada, cuman tiba-tiba sakit aja, ngga enak badan. Kamu juga kan bisa tiba-tiba sakit. Dia (Kapolri) karena kelelahan aja,” kata Kastorius menjelaskan keberadaan Kapolri kepada Waspada Online, malam ini.
Sedangkan seorang mantan Kapolri mengaku bahwa BHD sedang mengalami gangguan kesehatan karena stres. Karena itu, BHD tidak cukup sehat untuk menjadi inspektur acara dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan tadi pagi.
“Kapolri kita sedang stres dan itu wajar saja. Dia stres karena persoalan rekaman (Ade Raharja-Ary Muladi, red) itu yang selama ini disorot tajam. Jadi ya, karena itu dia memang perlu waktu untuk istirahat,” kepada Waspada Online, purnawirawan jenderal bintang empat yang minta namanya dirahasiakan, menjelaskan.
Mantan Kapolri itu mengaku sudah berbicara dengan pihak Kapolri. Sehingga bisa memastikan bahwa BHD saat ini sedang kurang baik. "Saya sudah bicara dan memang dia perlu waktu saja. Perlu istirahat," katanya.
Pandangan berbeda dilontarkan ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta Pane, yang menilai ada keanehan yang menyebabkan Kapolri dipanggil oleh Presiden karena tidak setujunya Istana dengan mutasi para perwira Polri yang direncanakan itu.
“Bisa jadi Istana mendesak agar BHD merevisi kembali mutasi dan pelantikan para perwira Polri itu, karena banyak hal yang tidak sesuai,” kata Neta, malam ini. Salah satu contoh keanehan yang ada pada pelantikan ini, menurutnya, adalah 5 orang Brigjen yang sudah mau pensiun, namun dinaikkan jabatannya menjadi Irjen.
“Apa ini tidak mengundang kecurigaan? Jadi karena Kapolri tetap keukeuh untuk melangsungkan pelatikan itu, maka SBY langsung turun tangan untuk mambatalkan serah terima jabatan para perwira itu,” ungkap Neta kepada Waspada Online.
Menurut rencana, dan berdasarkan Keputusan Kapolri nomor : KEP/479/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010, ada 556 perwira tinggi dan menengah yang dimutasi. Dari jumlah itu ada 5 pejabat Mabes Polri dan 9 Kapolda yang diganti.
Berikut nama-nama pejabat Mabes Polri yang diganti:
1. Deputi Operasi Kapolri dari Irjen S Wenas kepada Irjen Soenarko
2. Kadivhumas Polri dari Irjen Edward Aritonang kepada Brigjen Iskandar Hasan
3. Kadivbinkum dari Irjen Badrodin Haiti kepada Brigjen Muji Waluyo
4. Kadivtelematika dari Irjen Yudi Sus Hariyanto kepada Brigjen Robert Aritonang
5. Delog Mabes Polri dari Irjen Joko Sardono kepada Irjen Uid Sus Hariyanto.
Kepala divisi humas Mabes Polri, Irjen Edward Aritonang, mengkonfirmasi bahwa acara pelantikan dan serah terima jabatan ini akan dilangsungkan Senin (16/8) mendatang.
Editor: AVIAN TUMENGKOL (dat02/wol/dtc)
0 komentar:
Posting Komentar
Ada Komentar???? untuk PDI Perjuangan Kabupaten Malang