Kamis, April 25, 2013

Masa Pendukung Bacaleg Geng Wahyudi Silaturahmi ke Sirmadji

PDIP.kabmalang.com -Sekurang-kurangnya 500 massa bakal calon legislatif (Bacaleg) mendatangi rumah Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Sirmadji di Jalan Negara, Kota Malang, Kamis (25/04/2013).

Ratusan massa itu sebut mempertanyakan tidak masuknya dalam daftar Celeg sementara (DCS) Sesuai pengumuman KPU Bacaleg DPR RI atas nama Geng Wahyudi.

Massa pendukung Geng Wahyudi (Wakil Ketua Bapelu DPD PDIP Jatim) yang sebagian besar datang dari wilayah Kabupaten Malang mengendarai truk, mobil, dan kendaraan sepeda motor. Mereka berangkat dari wilayah Pakisaji menuju Kota Malang.

Selama perjalanan, mereka dikawal polisi menuju Jl Negara Kota Malang. Hanya saja, setiba di sana kendaraan mereka diparkir di Jalan Sulfat. Ratusan massa selanjutnya ini memilih berjalan kaki menuju kediaman Sirmadji.

Truk yang membawa sound system dikawal massa langsung masuk menuju depan rumah Sirmadji. Namun ratusan massa itu dilarang berorasi.

“Ayo-ayo kita datang ke rumah Ketua DPD PDIP Jatim ini untuk bersilaturahmi. Kita tidak akan berorasi karena dilarang berorasi oleh Pak Geng Wahyudi. Kita datang ke sini hanya untuk mempertanyakan kenapa Pak Geng Wahyudi tidak masuk dalam DCS untuk Pemilu 2014,” jelas Koordinator Lapangan (Korlap) Mulyono.

Makanya, tandas dia, massa harus tertib. Alasannya, kader PDIP tidak anarkis. Apalagi, kata dia, datang ke rumah Sirmadji itu untuk silarturahmi dan mempertanyakan Geng Wahyudi yang tidak masuk DCS.

Meski sempat ada imbauan semacam itu, di antara ratusan massa itu masih saja sempat bergejolak. Untungnya, polisi bersama beberapa tokoh di antara mereka berhasil meredam. Sehingga, massa bisa dikendalikan.

Kerena Sirmadji sedang rapat di DPP PDI Jakarta, tujuh perwakilan massa dipersilahkan masuk untuk untuk berdialog dengan dua orang Sirmadji. Diantaranya adalah Buyung Sulaiman.

Hampir dua jam lebih mereka melakukan dialog. Saat dialog sedang berlangsung, secara tiba-tiba Geng Wahyudi datang. Geng Wahyudi secara otomatis bisa meredam massa dan tujuh perwakilan massa yang sedang berdialog itu.

Kepada wartawan, Wahyudi, menyatakan, kedatangan massanya benrniat untuk silarahmi. “Tidak ada niatan lain. Ya, intinya mempertanyakan kenapa DCS itu tidak seperti yang diharapkan. Itu saja,” tegas Geng yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPC PDIP Kabupaten Malang itu.

Menurut dia, kenapa DCS itu tidak mencantumkan namanya. “Kalau sudah mendapatkan penjelasan secara jelas apa alasannya kita kan bisa memahami. Masalah masuk atau tidak dalam DCS itu bagi saya pribadi tidak ada masalah,” tandasnya.

Karena itu, dia masih menunggu penjelasan dari Sirmadji secara langsung. Jika sudah mendapat penjlasan dia yakin massa pendukungnya akan pulang ke rumahnya masing-masing.

“Sampai kapan menunggu, ya sampai ada penjelasan dari Pak Sirmadji,” pungkasnya

Sumber : http://www.lensaindonesia*com/2013/04/25/rumah-ketua-dpd-pdip-jatim-diserbu-ratusan-massa-bacaleg.html
Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com
Share:

Bung Karno dan TAP MPR

PDIP.kabmalang.com - Putri mantan Presiden Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri mempertanyakan cap 'pengkhianat' yang disematkan negara pada ayahnya seperti tertuang dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR) Nomor 1/MPR/2003.

Dia pun mempertanyakan mengapa Bung Karno yang merupakan pengkhianat justru mendapat gelar pahlawan.

"Orang yang dicap pengkhianat bangsa justru dikasih gelar pahlawan, dua kali. Saya ingin tahu di mana seorang pengkhianat diberikan gelar pahlawan nasional," tegas Rachmawati di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (25/3).

Rachmawati mengatakan, sangkaan pengkhianat terhadap ayahnya telah memberikan dampak buruk bagi keluarganya baik secara hukum maupun politik. Selain itu, menurut dia, keluarganya sering mendapat tekanan berupa teror, intimidasi dan perampasan hak seperti sulitnya memperoleh pendidikan formal karena diklaim komunis.

Di samping itu, Rachmawati juga melihat pemerintah tidak memiliki itikad dalam menetapkan Presiden Soekarno sebagai pahlawan, karena tidak menghilangkan cap pengkhianat tersebut. Dia pun curiga ada kepentingan tertentu di balik pemberian gelar tersebut.

"Saya tidak tahu ada agenda pragmatis apa, hingga pemerintah mempermainkan TAP MPRS ini," terang Rachmawati.

Atas dasar itu, Rachmawati kemudian memilih mengajukan permohonan uji materi terhadap frasa 'baik karena bersifat final' yang termaktub dalam Pasal 6 TAP-MPR tersebut ke MK. Dia pun meminta MK menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945.


Sumber : http://www.merdeka*com/politik/rachmawati-pertanyakan-cap-039pengkhianat039-terhadap-bung-karno.html
Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com
Share:

Rabu, April 24, 2013

Biaya Kampanye Arif Wibowo


PDIP.kabmalang.com - se 7 - Arif Wibowo Politisi PDI Perjuangan menyatakan biaya kampanyenya untuk tahun 2014 nanti mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2009 lalu. Tahun 2009 lalu, untuk masa kampanye sekitar 6 bulan, Arif mengelontorkan dana Rp 150 juta.

“Sekarang menurut hemat saya tidak akan kurang dari Rp 500 juta,” ujar Arif, Rabu (24/4), dana tersebut sudah mencakup atribut partai tambahnya. Naiknya biaya kampanyenya karena jangka waktu kampanye yang lebih panjang dan sistem liberal proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak tukas Arif.

“Masa kampanye Pemilu 2014 berlangsung selama 16 Bulan,” jelas dia. Politisiyang duduk di Komisi II DPR RI tersebut menyatakan pengeluaran terbesar untuk operasional, temu konstituen dan atribut. Arif menyatakan partai memberi bantuan kepada para calon anggota legislatif (caleg).

Tugas partai mensosialisasikan seluruh caleg, menggerakkan basis massa dan menyiapkan atribut kepartaiannya. “Itulah yang dilakukan oleh partai untuk mendukung seluruh caleg,” kata dia. Lalu apakah caleg memberi uang kepada partai? Arif menerangkan, sampai hari ini belum ada kebijakan seperti itu, termasuk dalam Pemilu 2009.

Kalaupun ada pemberian uang yakni hanya iuran gotong royong untuk pemenangan pemilu. “Partai tidak memungut, apalagi menerima suap. Keputusan dana gotong royong melalui mekanisme rapat dan bersifat kolektif,” tandasnya. (gil/jpnn/h2o)

sumber : http://www.citizenjurnalism*com/politics/caleg-akui-butuh-rp-500-juta-lebih-untuk-kampanye/
Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com
Share:

Arsip Blog