Minggu, Mei 26, 2013

Geng Wahyudi tentang Bambang Said

PDIP.kabmalang.com - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur diam-diam menjadi bidikan tersendiri bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk dimenangkan. Mengusung Bambang Dwi Hartono (BDH) dan Said Abdullah, partai berlambang kepala banteng dengan moncong putihnya ini, siap bersaing dengan calon petahana Karsa jilid II dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja.

Seperti apa persiapan PDIP dalam merebut kursi L1 dan L2 Jawa Timur? Ditemui beritajatim.com, Jumat (24/5/2013) sore, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Muhammad Geng Wahyudi optimis jika calon yang diusungnya mampu memenangi pilgub. "Peluang kami sangat besar, optimistis 100 persen menang. Seluruh struktural, kader dan simpatisan wajib memenangkan pasangan BDH dan Said Abdullah," tegas Pak Geng, sapaan akrab Muhammad Geng Wahyudi.

Kata dia, peluang menang PDIP dalam Pilgub Jatim tahun ini terbuka lebar. "Peluang kita besar untuk menang. Kalau boleh menjustifikasi, mesin partai kami saat ini sangat solid. Dan itu tidak dimiliki partai lain," tegasnya.

Pria berkumis yang pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Malang itu menuturkan, mesin partai akan menjadi kekuatan besar jika sudah diorganisir, dikomando dan dikelola sebaik mungkin. Mereka, baik kader, simpatisan dan struktural akan bekerja keras dalam memenangkan BDH-Said. [air/yog]

Sumber : Beritajatim[dot]com

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com
Share:

Selasa, Mei 21, 2013

Kepemimpinan Pancasila

PDIP.kabmalang.com - Kepemimpinan Pancasila

Pemimpin adalah seseorang yang duduk pada posisi tertinggi sebuah organisasi, apakah Organisasi Perusahaan ataupun organisasi publik. Pemimpin bukanlah seorang manager ataupun sebaliknya. Kepemimpinan adalah hubungan antara pemimpin dan orang yang dipimpin, kepemimpinan lebih menunjukkan bagaimana 'mereka yang dipimpin' mendapat arahan, inspirasi dan optimisme, semangat dan harapan.  

Secara umum kepemimpinan adalah konsep kemampuan 'mempengaruhi' dan 'mengarahkan'untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan ideologis yang memberikan dasar, panduan arah da sekaligus metode dalam prakteknya. Kpemimpinan Pancasila adalah model kepemimpinan yang wataknya mencerminkan ideologi Pancasila, artinya periaku, gerak langkah, proses dan keputusan yang dilahirkan memancarkan nilai-nilai luhur Pancasila.     


Dalam konteks pemerintahan model kepemimpinan ini menunjukkan kualitas kebijakan publik, sebagai bagian dari produk kepemimpinan, yang secara ideal mencerminkan ideologi yang mendasarinya. Bagi rakyat menjadi sangat mudah untuk menilai adalah model Kepemimpinan Pancasila atau bukan, dengan cara melihat secara kritis kualitas kebijakan publik.

Indikator Kepemimpinan Pancasila

  1. Mengakui, menghargai, memperkuat dan memelihara pluralisme (kebhinekaan)
  2. Memanusiakan manusia dan memuliakan manusia
  3. Mempersatukan da selalu mempunyai kemampuan untuk menghindari perpecahan, dan menyadari dengan bersatu akan memperoleh kekuatan yang besar untuk mencapai tujuan
  4. Mengedepankan musyawaran, bukan menindas yang kecil (minoritas), tetapi mencerminkan selalu berupaya mencari solusi bersama, untuk kepentingan bersama.
  5. Berorientasi untuk mencapai keadilan.
Secara umum Kepemimpinan Pancasila membentuk arak pada tata kehidupan baru yang lebih baik dan bermakna secara material dan spiritual

Sumber : Buletin Kader 

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com
Share:

Kamis, Mei 16, 2013

Partai dan Pemimpin Bangsa

PDIP.kabmalang.com -Partai dan Pemimpin Bangsa

Setelah peralihan politik pada era 60an, Indonesia berada dibawah kekuasaan otoriter, selama tiga dasa warsa. Dengan alasan mengejar pertumbuhan ekonomi, dipaksa dengan sistem politik yang mengabaikan kedaultan rakyat. Pemerintah berubah menjadi rejim yang membenarkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, "politik berakar keatas" dengan praktek pengisian jabatan publik yang lebih berdasarkan loyalitas kepada rejim. Peran partai untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter sangat minim.
Partai hanya diberi kesempatan untuk mengisi jabatan parlemen, dimana calon anggota pengisi jabatan parlemen telah diseleksi sehingga hanya mereka yang sesuai dengn kriteria pemerintah dapat duduk menjadi 'wakil rakyat' akibatnya parlemen dikenal tidak lebih sebagi juru stempel, yang jauh dari rakyat dan bahkan menjadi musuh rakyat.
Reformasi tahun 1988 menjadi jalan unuk merubah system politik otoriter menjadi sistem yang lebih demokratis, mengabdi pada kepentingan rakyat. Prestasi penting reformasi adalah menguatnya peran partai politik, terutama dalam menemukan dan melahirkan pemimpin bangsa. Presiden wakil presiden, Gubernur beserta wakilnya dan bupati serta walikota dipilih secara demokratis. Apa artinya?, Tugas partai menjadi bertambah berat dan memiliki implikasi strategis, yakni partai diposisikan sebagai pintu bagi pemimpin formal dan pejabat publik.

Permasalahannya jika partai mendapat tugas legal dari negara untuk mengusulkan atau mendaftarkan calon pemimpin formal lantas apa yang dipersiapkan partai dalam menjalankan tugas mulia tersebut?, jika kita melihat konsisi partai secara umum, yang tampak adalah kondisi yang memprihatinkan. Beberapa contoh munculnya artis yang diusung partai menjadi kepala daerah. Bagi kita bukan masalah sosok artis tetapi sikap pragmatis dari partai, pilihan partai hanya pada pertimbangan jangka pendek, sekedar memanfatkn popularitas demi meraup suara.

PDI Perjuangan juga mengalami suatu tantang yang sama, dimana Di Sumatra Barat, Jawa Tengah dan Bali, dimana setelah menjabat mereka menyeberang, adalah suatu contoh nyata dimana PDI Perjuangan belum dilengkapi sistem kaderisasi yang mapan, sehingga kualitas dan loyalitas kader dapat dipercaya.
  
Maraknya politik uang sebagai dampak pragmatisme masyarakat, membuat partai politik menjadikan 'tiket' bagi 'siapa saja' yang mampu 'membeli tiket' tersebut. Bahkan banyak kasus oknum-oknum partai, memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi.
 
Bagi kandidat yang telah membayar merasa tidak lagi perlu bertanggungjawab atau bekerja untuk kepentingan partai. Oleh sebab itu hal yang wajar apabila rakyat melakukan kritik dan merasa tidak lagi mempercayai partai. Kondisi yang demikian tentunya menjadi suatu tantangan bagi kader-kader partai bukan saja merubah citra partai melainkan parpol secara sungguh-sungguh melakukan koreksi, dan mentransformasikan kinerjanya, sehingga dapat menjalankan tugas konstitusinya dan termasuk mempersiapkan kader-kadernya menjadi pejabat publik yang dapat memenuhi harapan masyarakat. PDI Perjungan harus menggunakan kesempatan emas dengan jalan memepersiapkan struktur dan kultur sehingga mampu menemukan dan melahirkan pemimpin bangsa yang dibekali ideologi

Munculnya konsultan politik yang menjadikan politik sebagai sebuah komoditi. Proses pemenangan dikerdilkan sebagai peristiwa transaksi jual beli, Calon pemimpin dikemas sedemikian rupa tak ubahnya suatu "barang" yang dibungkus dan kemudian diperdagangkan dengan teknologi marketing. Hubungan batiniah antara Pemimpin dan basis digantikan dengan citra dengan lembaran kertas atau gambar dilayar kaca. Konsultan politik tak ubahnya tukang rias yang mendandani kandidat sehingga muncul tidak seperti aslinya, rakyat diposisikan sebagai angka-angka statistik bukan lagi sebagai manusia yang memiliki pikiran dan jiwa yang luhur. Pendidikan politik digantikan dengan hasil survey

PDI Perjuangan diharapkan mampu melahirkan kader pilih tanding, bukan hanya kader yang mampu memobilisasi sumber daya politik untuk meraih kemenangan dalam berkompetisi, melainkan mampu menjalankan roda pemerintahan. Kader inilah yang akan menjadikan idelogi negara sebagai landasan kerja dan melahirkan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Posisi sebagai pejabat publik dijadikan sebagai bagian dari perjuangan partai, sehingga dapat diperlihatkan kepada rakyat perbedan antara kader partai PDI Perjuangan dibanding kader partai lainnya.

7. Herman H Oktiono
Dapil1 Kabupaten Malang
7. Herman Hidayat Oktiono

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com
Share:

surat suara Pilwali Kota Malang salahi prosedur

PDIP.kabmalang.com -Polres Kota Malang ‘menyemprit’ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang sebab terkait pendistribusian surat suara Pilwali ke Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), Senin (13/5/2013).

Menurut versi kepolisian penyerahan langsung dari percetakan ke PPK di masing-masing kecamatan itu tidak sesuai prosedur.


“Surat suara itu dari percetakan PT Fura Barutama di Kudus hendak diserahkan langsung ke PPK di masing-masing kecamatan. Kami sebagai pengawal keberatan. Kami tidak bisa lakukan seperti itu karena menyalahi prosedur tetap (Protap),” jelas Kasat Intel Polres Malang Kota, AKP Imam Solichin.

Makanya, tandas dia, surat suara sebanyak 615.651 ditambah 2,5 persen yang dimuat satu truk tersebut diarahkan langsung ke Kantor KPU Kota Malang. Sebab, polisi justru ingin surat suara tersebut masuk ke kantor KPU Kota Malang terlebih dahulu.

Alasannya, selain sesuai protap, polisi tidak mau mengambil risiko. Sebab, jumlah suara yang langsung diserahkan ke PPK di masing-masing kecamatan itu harus dibuatkan berita acara serah terima terlebih dulu di kantor KPU Kota Malang.

Selain itu, kata dia, pengamanannya juga harus terjamin. Sebab, penyerahan surat suara yang harus dimasukkan ke kotak suara itu wajib dikunci dengan tiga gembok disaksikan KPU, Panwas dan polisi. Lalu masing-masing kunci dipegang polisi, PPK dan Panwaslu Kota Malang. Sehingga, keamanannya benar-benar terjamin. “Ya, seperti soal-soal UN-lah,” katanya memberikan analog.

Menyikapi sempritan polisi tersebut, KPU Kota Malang hanya bisa pasrah. Penyelenggara Pilwali Kota Malang ini mengaku mengikuti apa yang disarankan polisi. “Ya, sebenarnya diserahkan langsung ke PPK itu tidak ada masalah. Namun, karena kami menghormati, ya kami ikuti saran polisi,” jelas komisioner bidang logistik KPU Kota Malang Rusmifahrizal Rustam.

Dia menjelaskan, bahwa penyerahan langsung ke PPK itu sebenarnya tidak ada masalah. Sebab, PT Fura Barutama dinilai sudah profesional. Perusahaan percetakan yang,
memenangkan tender pengadaan surat suara Pilwali Kota Malang itu dikatakan sudah berpengalaman.

Alasannya, perusahaan percetakan di Kudus itu sudah sering menangani pengadaan surat suara untuk Pilkada di seluruh Indonesia. Makanya, tandas dia, KPU Kota Malang percaya bila pendistribusian surat suara tersebut langsung diserahkan ke PPK Kota Malang.

Secara teknis, jika ada surat suara yang rusak bisa ditangani langsung di PPK.

“Namun itu tidak jadi kami lakukan setelah mendapat masukan dari polisi. Karena itu, kami terima dulu di kantor KPU Kota Malang, setelah itu baru didistribusikan ke PPK di masing-masing kecamatan,” pungkasnya.
http://www.lensaindonesia.com/

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com
Share:

Selasa, Mei 14, 2013

Posisi Partai

PDIP.kabmalang.com - Menempuh Jalan Ideologi

POSISI PARTAI

Ir Soekarno pernah menuliskan "...partailah yang memegang obor, partailah yang berjalan dimuka, partailah yang menyuluhi jalan yang gelap dan penuh dengan ranjau-ranjau itu sehingga menjadi jalan yang terang. Partailah yang memimpin massa itu didalam perjungannya merebahkan musuh, partailah yang memegang komando dari barisan massa ..." (Ir Soekarno, Mencapai Indonesia Merdeka)

Penjelasan Bung Karno tersebut telah jelas dengan gamblang bagaimana pergerakan seharusnya di kembangkan untuk merubah nasib rakyat. Gerakan massa, ataupun gerakan mayoritas massa yang menuntut perubahan yang mendasar dan partailah yang menjadi pemimpin.
 


Pertanyaan yang muncul adalah : Kepada siapa rakyat pergi ketika menghadapi masalah?

  1. Ketika menghadapi masalah baik itu keseharian ataupun tindakan negara dalam melayani warganya, rakyat tidak menjadikan partai politik sebagai alamat untuk mengadu. Partai tidak dipandang sebagai pihak yang mampu membela rakyat, malah kadang partai dipandang sebagai bagian dari masalah. Keadaan ini dipicu oleh alpanya partai (politik) dalam membela kepentingan rakyat, baik dalam regulasi ataupun langkah kongkrit.
  2. Menguatnya antipati pada partai politik akibat trauma yang dalam akibat peralihan kekuasaan yng memakan korban pada era 60an. Partai dianggap sebagai sisi gelap, tidak memberi pencerahan tetapi memabah masalah.
  3. Munculnya banyak kasus yang melibatkan anggota partai utamanya KKN, sehingga memunculkan gerakan anti politisi busuk. Bahkan dapat dikatan saat ini kepercayaan rakyat pada partai pada posisi yang terrendah.

Dari tiga hal tersebut ada hal penting yang harus dicermati
1. Internal partai; menyangkut struktur, program dan kualitas kader
2. Eksternal partai; pengurangan jumlah partai politik akibat tekanan negara atau korporasi yang menjadikan politik sebagai arena menambah biaya ekonomi.

Teknologi marketing yang merambah dunia politik yang mengkibatkan termarginalnya fungsi kader dan struktural partai dalam pertarungan politik. Marketing Politik melalui teknologi pencitraan, hubungan kemanusiaan dan ikatan ideologi digantikan dengan tabel-tabel angka, yang menempatkan rakyat hanya sebagai batang turus statistik.

Kemenangan partai-partai baru akibat teknologi marketing dapat menjadi contoh betapa impian para pendiri negeri tentang fungsi partai telah terputar balikkan, partai seakan menjadi biro iklan. Keadaan ini menjadikan pengelola partai berpikir secara pragmatis.

Elit partai semakin jauh dari rakyat, perdebatan menjadi bagian dari pemerintah atau berada diluar pemerintah cermin pendangkalan partai, partai diposisikn sebagai alat mencapai kekuasan semata, bukan dalam kepentingan membela kepentingan rakyat. Politik telah kehilangan karakter dengan membela nilai keutamaan dan moralitas. Kader merasa bangga apabila berdampingan dengan penguasa, bukan tertawa dan menangis bersama rakyat.

Partai harus dapat menjadi senjata rakyat dalam merubah nasibnya, bukan menjadi kendaraan kader partai dalam merubah nasib pribadi dan keluarganya.

Ketua Umum PDI Perjuangan mengingatkan
PDI Perjuangan harus bekerja dalam situasi psiko politik "anti-partai" dan "anti-ideologi". PDI Perjuangan harus bekerja dalam suatu masyarakat yang pragmatis, transaksional dan berpikir instant untuk kepentingan individu, kita harus bekerja dalam situasi dimana sebagian pihak menganggap menduduki jabatan publik melalui jalan partai adalah jalan baru mencapai keamanan ekonomi. Partai bukan lagi sebagai alat ideologi, alat perjuangan tetapi menjadi alat akumulasi ekonomi. Partai menjadi alat transportasi tercepat mencapai keuntungan individu, bukan lagi sarana untuk mewujudkan kepentingan rakyat.

Partai dituntut untuk menyatu dengan rakyat, sebagai mana pemikiran Bung Karno; Jika partai hendak menggerakkan rakyat; jika partai ingin memimpin rakyat; jika partai ingin menjadi pelopor dalam pergerakkan raktyat; maka tiada jalan yang paling benar kecuali partai turun dan menyatu dengan rakyat.

Dalam Sarinah Bung karno menuliskan:
"Gerakan massa itu. Itu adalah seboyan yang benar. Tetapi dapatkah orang menggerakkan massa jika tidak mengetahui kehendak-kehendak massa, dan dapatkah orang mengetahui kehendak massa jika tidak bergaul dengan mereka " Gerakan Massa Itu Bung Karno, Sarinah, 1963-305

Dengan demikian partai memiliki kewajiban untuk mengerti rakyat dan memiliki kewjiban membangkitkan rakyat, yakni kekuatan rakyat yang sadar, rakyat yang paham ideologi, politik dan cara-cara untuk meraih cita-citanya dengan jalan politik. Partai berkewajiban memberi pendidikan ideologi dan politik yang memadai.

Pendidikan yang sistematis dan terus menerus berjenjang dan baku. Pendidikan yang merubah karakter kader sesuai ideologi partai dan pendidikan yang melahirkan penyadaran berbangsa dan bernegara.

Kader-kader inilah yang mampu menggerakkan partai, memajukan partai, militan membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara dan akan mengawal komitmen berbangsa dan bernegara yakni
1. Melindungi warga Negara;
2. Mewujudkan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

PDI Perjuangan harus mampu melahirkan kader-kader pilih tanding, kader-kader Ideologis, Kader-kader bangsa, yang akan membwa bangsa ini jepada masa depannya yang cemerlan

 (7. Herman Hidayat Oktiono)


Dirangkum dari Buku Sekolah Partai


Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com
Share:

Minggu, Mei 12, 2013

DPP Minta Kader Rapatkan Barisan Menangkan SR-MK untuk Malang Lebih Baik

PDIP.kabmalang.com -

DPP Minta Kader Rapatkan Barisan Menangkan SR-MK untuk Malang Lebih Baik


DPP Minta Kader Rapatkan Barisan Menangkan SR-MK
DPP Minta Kader Rapatkan Barisan Menangkan SR-MK

Di depan jajaran struktural DPC, PAC dan Ranting se-kota Malang, Basarah juga minta kader-simpatisan untuk meningkatkan gerakan kampanye dari pintu ke pintu. "Waktu efektif tinggal 10 hari, kader partai harus optimalkan penjaringan pemilih SR-MK. Segala macam peraga kampanye dari pintu ke pintu telah disiapkan tim kampanye," kata Ahmad Basarah, kemarin.
Pernyataan itu disampaikan Basarah, dalam acara silaturahmi DPP PDI Perjuangan dengan struktural DPC, PAC dan Ranting se-Kota Malang. Acara pemantapan dan pemenangan SR-MK di gedung Gajayana Jalan Nusakambangan itu juga dihadiri Ketua DPC Kota Malang, Eddy Rumpoko, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Drs H Sirmadji Tjondropragolo dan anggota DPR RI dari Dapil Malang Raya, Sayid Muhammad.
Basarah juga menjelaskan, dalam upaya mendukung proses kampanye, DPP dan DPD menerjunkan tim desk pilkada ke Kota Malang. Menurutnya, tugas desk pilkada selain memberikan pendampingan dan pelatihan saksi, juga dalam kerangka bergotong royong menyukseskan pasangan SR-MK dalam Pilwali 23 Mei mendatang.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Drs H Sirmadji Tj mengatakan, prasyarat sukses pilkada adalah bagaimana keberhasilan pasangan calon yang diusung mampu menjalankan agenda pemerintahan pro-rakyat sebagaimana diamanatkan garis partai.

Kontributor Artikel & Foto : Herman Hidayat Profile Facebook Herman Hidayat klik di sini. Herman adalah Pemilik MestiMoco.com.

www.MestiMoco.com
Share:

Arsip Blog