Yeni Adien dot com } "Sudah 26 tahun tinggal di sini, jualan nasi pecel, tetapi ya begini terus. Ndak berubah. Makin hari, tambah susah!” tutur Yu Minah, janda paruh baya dari Klaten yang setiap hari berkeliling menjajakan dagangannya di bilangan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Sungguh, 26 tahun adalah waktu yang panjang. Pemilihan umum (pemilu) bisa digelar lima periode. Rezim penguasa datang dan pergi, presiden silih berganti, juga bongkar pasang para menteri, tetapi tidak menghasilkan perubahan signifikan bagi kehidupan rakyat.
Nasib rakyat bawah tak berbeda, yang miskin tetap miskin, bahkan kian sengsara. Tentu, Yu Minah tidak sendiri. Ribuan, bahkan jutaan Yu Minah lain tampaknya harus pasrah menerima takdir menjadi miskin dan sebagai orang miskin. Pendek kata, demokrasi kita tak kunjung membawa manfaat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Mengapa?
Antinomi
Selama ini praktik demokrasi kita terjebak dalam antinomi. Antinomi muncul, berangkat dari proses penalaran, yakni dua kesimpulan yang bertentangan namun mempunyai dasar pijakan yang sama kokoh.
Antinomi menunjukkan oposisi dua kesimpulan, masing-masing berangkat dari premis-premis yang tampaknya masuk akal dan keluar dari langkah penyimpulan yang salah. Antinomi bukan akibat kekeliruan subyektif individu, tetapi disebabkan sifat dialektis proses kognisi, khususnya karena kontradiksi bentuk dan isi (Bagus, 1996: 53-54).
Antinomi amat kental dalam praktik demokrasi kita yang terjebak dalam prosedur dengan melupakan substansi. Kita sibuk dengan bentuk demokrasi sehingga lupa dengan isi. Mekanisme penting, tetapi esensi tidak boleh diabaikan. Kita memaknai demokrasi sebatas representasi hak-hak politik sehingga demokrasi dijauhkan dari hak-hak dasar manusia lain, yakni hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial. Maka yang terjadi kemudian adalah ketimpangan dan antagonisme.
Bukan hal aneh jika anggota legislatif yang mendapat mandat memperjuangkan rakyat justru menelikung untuk kepentingan pribadi. Partai politik semata berburu kekuasaan sambil melupakan konstituen. Pilkada bukan menjadi mekanisme untuk membentuk kontrak politik dan integrasi sosial, tetapi menjadi ajang kerusuhan. Demokrasi menjadi ajang money politics. Demokrasi kita tak pernah lepas dari konflik dan anarki. Demokrasi sekadar menjadi lips service, pentas mengobral janji tanpa realisasi.
Kita terseret arus praktik demokrasi liberal sehingga melalaikan prinsip demokrasi sosial. Kebebasan individu diagung-agungkan, sementara hak-hak sosial dan kepentingan publik dipinggirkan. Kita melupakan demokrasi sebagai kreasi aksi kolektif, reproduksi kebudayaan, dan transformasi sosial.
Demokrasi yang seharusnya menjadi saluran arus bawah menjadi monopoli elite (elite-dominated democracy). Demokrasi kita menjadi amat rapuh dan—menyitir Terry Lynn Karl (1990)—menjadi beku (frozen democracy) saat didominasi elite yang tidak ingin menjalankan reformasi subtantif yang menguntungkan sebagian besar masyarakat miskin.
Liberasi politik-ekonomi
Demokrasi kita menjadi mandul, lemah, dan jauh dari harapan rakyat karena tercabut dari akar dan fondasinya. Kita mengagungkan demokrasi sambil melalaikan prinsip yang lain. Padahal, perwujudan demokrasi politik melalui representasi hak-hak politik tidak cukup. Pembebasan politik tidak seketika membawa pembebasan ekonomi dan tanpa pembebasan ekonomi mustahil terjadi pembebasan politik. Political liberation did not bring economic liberation and without economic liberation, there can be no political liberation (Robert JC Young, 2001: 5). Prinsip-prinsip dasar demokrasi saling terkait, yakni kebebasan (liberty), persamaan (equality), keadilan hukum (equity), dan keadilan (justice).
Dengan mengagungkan kebebasan hak-hak politik, demokrasi kita gagal menjadi artikulasi perjuangan hak-hak sosial dan ekonomi. Dengan melalaikan karakter demokrasi yang berbasis sosial ekonomi, yang terjadi bukan proses demokrasi sejati (the true democracy), tetapi bentuk baru subordinasi, opresi, dan dominasi. Demokrasi seharusnya menjadi artikulasi berbagai bentuk perlawanan atas penindasan, juga sebagai perjuangan melawan berbagai bentuk ketimpangan (Laclau and Mouffe, 1995: 154).
Karakter demokrasi berbasis ekonomi dapat diwujudkan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi melalui redistribusi keadilan ekonomi hingga membawa manfaat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan karakter sosialnya, demokrasi merupakan perekat solidaritas sosial guna membuat kontrak sosial, menjaga integrasi sosial dari konflik, dan mewujudkan perdamaian.
Maka, demokrasi harus dikembalikan pada akarnya yang berbasis aspek politik, sosial, dan ekonomi. Perayaan kebebasan hak-hak politik mutlak harus diikuti pemenuhan hak-hak sosial ekonomi. Tanpa pembebasan ekonomi, demokrasi menjadi barang mewah bagi rakyat miskin.
Demokrasi kita seharusnya memihak kepentingan rakyat, terutama kaum miskin. Amat ironis jika demokrasi di negeri ini mengabaikan aspirasi rakyatnya yang sebagian besar adalah kaum yang benar-benar miskin.
Penulis : Imam Cahyono, Wakil Ketua Al Maun Institute, Jakarta
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
#OrangCerdasPilihYeni
Tidak ada komentar:
Posting Komentar